SOLO | WONOGIRI | KLATEN | SUKOHARJO | KLATEN | KARANGANYAR | SRAGEN

Kades Belum TerpIlih, Sudah Menyusun RPJM Des?

16

Oleh: Kun Prastowo

Pesta demokrasi berupa Pemilihan Gubernur beberapa waktu lalu membawa dampak yang cukup pelik bagi Dinas PMD Pemkab Wonogiri. Beberapa perencanaan berkaitan Pilkades di beberapa desa yang sedianya dilaksanaan pada bulan April 2018 lalu ditarik ke belakang pada bulan Nopember 2018.

Bila sesuai perencanaannya, pada bulan Juli-Agustus sudah ada pelantikan Kades. Namun mundurnya jadwal Pilkades itu membuat Dinas PMD harus berakrobat berkaitan pemanfaatan pos anggaran untuk Penyusunan RPJM Des bagi desa-desa yang menggelar Pilkades. Ada sekitar 50 desa yang harus melakukan penyesuaian agar dapat memanfaatkan pos anggaran tersebut.

Polemik ini mengerucut karena Pemdes di 50 desa tersebut didorong untuk mulai menyusun RPJM Des pada bulan September-Nopember tahun ini menyesuaikan masa anggaran APBD Kabupaten Wonogiri.

Memang menjadi pertanyaan krusial; bagaimana mungkin menyusun RPJM Des sementara Kades belum terpilih? Bukankan RPJM Des nerupakan tugas pertama Kades terpilih?

Sebagaimana termaktub dalam pasal 79 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; bagi Kades terpilih dalam waktu tiga bulan pertama harus rampung menyusun RPJM Des.

RPJM Des adalah rencana pembangunan jangka 6 tahunan sesuai rentang kekuasaan seorang Kades terpilih yang berisi apa saja yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya dan itu akan menjadi bagian yang harus dijelaskan dalam RPJM Des disamping nantinya juga harus tersusun RKP Des yang mengacu pada RPJM Des tersebut.

Sehingga agak menjadi rancu apabila Kades belum terpilih namun RPJM Des sudah tersusun.

RPJM Des juga akan memuat visi misi Kades terpilih dan apa yang akan dikerjakan selama memimpin desanya. Dalam RPJM Des terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan (meliputi; penyelenggaraan pemdes, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat) yang bakal dilaksanakan Kades bersama perangkat desa dan masyarakatnya.

Proses penyusunan RPJM Des melalui tahapan yang cukup panjang. Tahapan demi tahapan yang dilakukan akan menjadi representasi kualitas sebuah desa menyusun RPJM Des-nya.

(1) Penetapan Tim Penyusun dalam SK Desa meliputi unsur; Kades, Sekdes dan Ketua LPMD (Pembina) dengan anggota; LKMD, LPM dan perwakilan kelompok masyarakat yang berjumlah 7-11 orang (tim tersebut diharapkan 30% perempuan).

(2) Melakukan penyelarasan arah kebijakan Pemkab agar tidak tumpang tindih dan terjadi keselarasan.

(3) Kajian Kondisi Desa dengan melakukan pemetaan (mapping), penyelarasan data desa, penggalian aspirasi musyawarah tingkat dusun dan menyusun laporan atas proses tersebut. Roh dari RPJM Des terletak pada tahapan ini; maka mekanisme, methodologi, tools hingga rundown acara-nya harus dipahami dan dicermati.

(4) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang dilaksanaan oleh BPD dengan materi; (a) laporan hasil Kajian Kondisi Desa, (b) prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka 6 tahun, (c) Sember beaya, (d) rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh pemdes, kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

(5) Penyusunan RPJM Des

(6) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

(7) Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM Des.

Menilik tahapan tersebut dan arahan dari Dinas PMD Kabupaten Wonogiri, maka Pemdes dapat memposisikan diri bahwa proses itu sebatas ‘bahan’ atau ‘draff’ saja dan paling tidak ada dua tahapan yang dapat dilakukan yaitu; tahap kedua dan ketiga dari rangkaian penyusunan RPJM Des tersebut diatas.

Karena RPJM Des akan menjadi pedoman pembangunan desa menuju cita-cita warga desa yaitu kondisi masyarakat yang adil makmur dan sejahtera dibawah kepemimpinan Kades terpilih, maka Kades yang terpilih pada Pilkades di bulan Nopember 2018 ini, setelah dilantik pada bulan Desember, harus segera cancut gumregut melakukan penyesuaian terhadap ‘bahan baku’ rancangan RPJM Des tersebut menjadi dokumen yang sah sebagai pedonan perencanaan desanya.

Namun bisa jadi, bagi Kades terpilih yang visioner; ‘bahan baku’ tersebut tidak digunakan karena tidak sesuai dengan visi dan misinya atau bahkan karena tahu bahwa dalam tahapan penyajian-nya memakai prinsip; jalma limpat seprapat tamat alias hanya memenuhi syarat pencairan pos anggaran dari APBD Kabupaten Wonogiri tersebut.

Kades terpilih tentunya masih berkesempatan melakukan reposisi dan review atas ‘bahan baku’ RPJM Des tersebut.

Tulisan ini semoga menjadi catatan bagi semua pemangku kepentingan dan menjadi pemicu bagi perbaikan proses perencanaan pembangunan desa agar segera ‘mendekati marwah’ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah entitas khusus yang unik dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Indonesia akan semakin jaya apabila pembangunan desa melaju pada rel yang semestinya.

Penulis adalah bakal calon Kades Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri._

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.