SOLO | WONOGIRI | KLATEN | SUKOHARJO | KLATEN | KARANGANYAR | SRAGEN

Terbentur UU Desa, Sekretaris Desa Berstatus PNS Harus Ditarik

23

INFOSOLORAYA.COM – OPINI – Tidak ingin menyalahi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2014, sudah selayaknya Pemkab Wonogiri menarik Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Mereka yang bertugas di desa harus dikembalikan ke satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Namun, hingga saat ini penarikan Sekdes berstatus PNS  ini masih dalam batas wacana dan belum dipastikan kapan pelaksanaannya. Apakah harus berlarut? Ataukah ada faktor lain?

Memang ada rencana menarik Sekdes PNS ke kantor kecamatan. Selain karena dua aturan itu, rencana penarikan juga untuk memperkuat pelayanan di kecamatan, hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri, beberapa waktu lalu.

Penarikan Sekdes PNS itu dalam pelaksanaannya di lapangan terkesan tawar menawar sehingga masih belum ditentukan kapan dilakukan.

Namun yang pasti, Pemkab Wonogiri harus menegaskan jika penarikan Sekdes ini dilakukan untuk menjalankan amanat undang-undang baru tentang Desa.

Sekdes harus ditarik dalam SKPD sebagaimana pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014. Untuk realisasi kebijakan itu, Pemkab Wonogiri harus segera menyiapkan pijakan hukum ditingkat daerah, berupa peraturan daerah.

Dari tingkat akar rumput, warga desa (dalam hal ini BPD) harus pro aktif menyikapi dan senantiasa mendorong Dinas PMD Kabupaten Wonogiri untuk mempercepat proses pelaksanaan penarikan Sekdes PNS dari desa untuk menciptakan asas subsidiaritas dan rekognisi dalam tata kelola pemerintah desa.
( K/ Diolah Zul)

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.